Internasional – Partai utama menolak hasil pemilihan umum Pakistan yang dimenangkan oleh bintang kriket Imran Khan. Partai itu juga melancarkan protes yang meminta pemilihan ulang. Protes ini dilancarkan setelah pengamat asing memberi tuduhan adanya kecurangan dalam proses pemilihan tersebut.
Pengumuman hasil penghitungan suara di Pakistan sendiri terlambat sehari dari jadwal. Dari hasil perhitungan, Imran Khan terpilih menjadi presiden dengan memengang sebagian besar suara. Meski demikian, Khan membutuhkan koalisi jika ingin membentuk pemerintahan
Protes yang dilakukan oleh All Parties Conference (APC) dan Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N). Protes ini dilancarkan sehari setelah hasil akhir diumumkan berdasarkan penghitungan suara.
“Menurut kami telah terjadi perampokan,” ujar Maulana Fazalur Rehman, ketua partai agama Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F), kepada wartawan Jumat malam.
“Kami akan membuat gerakan untuk mengadakan pemilihan ulang. Akan ada protes … Kami tidak akan membiarkan demokrasi disandera oleh negara,” katanya. Negara yang dimaksud adalah kekuatan militer yang selama ini berkuasa di negara itu.
PML-N mengklaim hasil peritungan suara adalah rekayasa militer. Mereka pun menyebut akan melakukan aksi untuk tidak melakukan sumpah sebagai anggota parlemen.
“Saya sepenuhnya setuju dengan itu. Jenis penyimpangan terburuk telah dilakukan, yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata pemimpin partai Shahbaz Sharif.
Namun, Sharif mengatakan dia perlu berkonsultasi dengan pimpinan partainya mengenai keputusan oleh APC untuk tidak mengambil sumpah dalam anggota parlemen.
Berbeda dengan APC, Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang memenangkan jumlah kursi terbanyak ketiga dalam pemungutan suara, menyebut tak akan mengikuti aksi boikot APC.
Dalam konferensi pers, ketua PPP Bilawal Bhutto Zardari mengatakan bahwa partainya juga menolak hasil pemilihan. Meski demikian, ia berjanji untuk mencoba meyakinkan partai-partai lain untuk berpartisipasi dalam proses parlemen.
Banyak kritik
Pemilu di Pakistan mendapat kritik dari sejumlah pengamat, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Mereka mengomentari bahwa terdapat banyak pernyataan yang menyebut bahwa militer yang berkuasa sedang berusaha merebut kembali kekuasaan dengan mendukung Khan. Mereka bahkan mengomentari pemilu di Pakistan sebagai pemungutan suara terkotor.
Meski demikian, kemenangan Khan lewat partai Pakistan Tehreek-e-Insaf merupakan sejarah baru. Sebab biasanya pihak berkuasa di Pakistan selalu dipegang oleh PML-N atau Partai Rakyat Pakistan (PPP). Kekuasaan keduanya sempat disela oleh hadirnya pemerintahan militer di Pakistan.
Awalnya, dilakukannya proses pemungutan suara dimaksudkan sebagai langkah transisi menjadi negara demokrasi. Hal yang cukup lama tak terjadi di negara muslim tersebut yang telah lama diperintah oleh militer yang kuat.
Tapi pelaksanaan pemilu dirusak oleh kekerasan dan tuduhan campur tangan militer di bulan-bulan menjelang pemungutan suara. Khan dipandang sebagai orang yang mendapat paling banyak keuntungan dari serangkaian aksi kekerasan ini. (eks/cnn)
