Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim mengakui saat ini masih banyak Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di pemerintahan Provinsi Banten dan pemerintah kabupaten kota yang tidak memiliki tenaga akuntan dan auditor yang berlatar belakang sarjana. Karena itu, untuk melaksanakan tugas pelaporan keuangan yang standar sesuai arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pihaknya memaksimalkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada meskipun mereka bukanlah akuntan atau pun auditor.
“Kami akan terus memperbaiki diri. Salah satu upayanya saat ini dengan meminta bantuan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk membantu menempatkan auditornya di OPD Pemerintah Provinsi Banten,” ujar Wahidin, kemarin.
Sementara Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten Nandi Mulya mengakui minimnya tenaga auditor dan akuntan ini.
“Meskipun demikian, untuk pelaporan keuangan, kami telah melaksanakan sesuai arahan dari BPK,” katanya.
Nandi Mulya juga mengakui jika saat ini pelaporan yang mereka lakukan masih mempunyai banyak kekurangan. Meskipun demikian, mereka akan terus membenahi diri hingga nantinya pihaknya diperbolehkan untuk merekrut ASN baru khususnya auditor dan akuntan, pungkasnya. (hen)
