Serang – Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Jimly Asshiddiqie menyerukan dukungan ICMI kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dua periode di pembukaan Silaknas ICMI. Pernyataan tersebut ditanggapi beragam di kalangan pengurus ICMI.
Sekjen ICMI Orwil Banten, Mohammad Safari menilai pernyataan Prof Jimly merupakan strategi komunikasi politik dan manajemen konflik.
“Ijtihad Prof Jimly adalah mendorong gagasan besar BJ Habibie untuk implementasi “Ekonomi Pasar Pancasila” (EPP), yakni untuk mewujudkan keadilan di dalam sistem ekonomi dan sekaligus keadilan di dalam distribusi pendapatan,” jelasnya.
Sedangkan Presiden Jokowi, sambung alumni UI itu, sangat merespon positif strategi EPP.
“Kita tentu perlu menunggu dialektika pergeseran kekuasaan, apakah berpihak kepada mayoritas kepentingan rakyat atau justru kendali ekonomi tetap berada dalam kendali segelintir orang dan kelompok tertentu saja. Perubahan strategi dan orientasi kebijakan ekonomi yang sesuai nilai-nilai Pancasila tersebut harus segera diaplikasikan dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar pria dikenal dengan nama kecil Kang Aang ini.
Ditegaskan Safari, presiden dan kekuasaan boleh saja selalu berganti. Namun “Ekonomi Pasar Pancasila (EPP)” sebagaimana disampaikan Habibie dalam pembukaan Silaknas ICMI hendaklah menjadi landasan utama kebijakan ekonomi nasional.
“Bukan sekadar sistem ekonomi pasar kapitalisme atau komunisme yang tak sesuai dengan jiwa dan jati diri mayoritas muslim bangsa kita,” tandasnya.
Dalam pembukaan Silaknas di Istana Bogor, Prof Jimly menekankan perlunya kesinambungan agar budaya estafet berjalan dengan baik. “Diperlukan pemerintahan yang stabil, dengan kepemimpinan yang sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat. Pemimpin juga harus konsisten,” jelas Prof Jimly. (ed/to)
