Tangerang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten mewaspadai penyelewengan dana hibah menjelang Pemilihan Gubernur‎ (Pilgub) Banten 2017. Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Pilkada langsung tahun 2005-2014, salah satu masalah krusial adalah pemanfaatan APBD untuk kepentingan pemenangan salah satu calon. “Satu tahun menjelang Pilkada, angka dana hibah dan bansos biasanya melambung tinggi,” kata M Taufiq MZ, tenaga ahli‎ Bawaslu Banten di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Kamis (16/11/2016). Ia menerangkan, berkaca dalam Pilgub Sumatera Selatan 2013, Mahkamah Konstitusi memutuskan…

Serang – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten, Imannduin Sudirman Karis meminta kepada Dinas Koperasi dan UMKM memaksimalkan peran koperasi di Provinsi Banten. Mengingat keberadaan koperasi tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. “Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan bagian dari pelaku usaha yang berkontribusi dalam memperkuat perekonomian masyarakat, dan dapat mengurangi pengangguran. Karenanya peran koperasi harus benar-benar dimaksimalkan,” kata Iman di Serang, kemarin. Menurut Iman, peran koperasi dapat dilakukan melalui pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia,…

Serang – Tim gabungan bea cukai Merak dan Polda Banten berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang-barang impor bernilai milyaran rupiah, dari sejumlah kontainer yang diangkut ke Pelabuhan Indah Kiat Pulp and Paper Merak Mas. Saat dibuka, ternyata ada delapan unit Motor Gede (Moge), ratusan unit laptop, dan ribuan gulung kain. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Provinsi Banten, Hari Budi Wicaksono mengakui barang-barang yang diselundupkan ini memang berasal dari luar negeri. “Saat ini, kami sudah menahan tersangka…

Serang – Perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) Pemerintah Provinsi Banten yang didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah masih terus dalam tahap penggodokan. Salah satu pembahasan tentang dampak perubahan SOTK yang menyebabkan berkurangnya kursi jabatan untuk pejabat eselon II A saat ini masih dibahas di Kementrian Dalam Negeri. Sementara usai mengikuti rapat paripurna pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD Provinsi Banten, tentang penetapan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawabanan akhir masa jabatan…

Serang – Pimpinan DPRD Provinsi Banten memberikan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan Gubernur Banten Periode 2012-2017 kepada Pemerintah Provinsi Banten. Rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah kepada Plt Gubernur Banten, Nata Irawan pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan atas Persetujuan DPRD tentang Penetapan Rekomendasi terhadap LKPj Akhir Masa Jabatan Gubernur Banten di KP3B, Curug Kota Serang, Rabu (9/11/2016). Ketua Pansus LKPj Akhir Masa Jabatan Gubernur, Ali Nurdin Abdul…