Serang – Pemerintah Provinsi Banten akan memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir. Hal ini terungkap saat paripurna DPRD Provinsi Banten, Rabu (8/11/2017) yang meng-agendakan tanggapan atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur Banten.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten Ranta Suharta, yang mewakili Gubernur Banten, mengungkapkan jika pihaknya memang serius ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat di pesisir, terutama kalangan nelayan. Tidak hanya kesejahteraan mereka, tetapi juga pendidikan, dan sisi lain kehidupan mereka.
“Masyarakat pesisir itu kebanyakan nelayan, Pemerintah harus hadir untuk para nelayan. Membantu dari mulai usahanya, rumahnya dan yang lainnya. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Banten tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, kehidupan masyarakat pesisir khususnya para nelayan akan lebih terjamin,” kata Sekda, usai rapat.
Saat ini, kehidupan masyarakat di pesisir banten memang rata-rata sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan. Pekerjaan mereka sebagai nelayan yang bergantung dari tangkapan dan cuaca membuat mereka terkadang sulit untuk meningkatkan taraf hidup yang sejahtera. Karena itulah, sebagai bagian dari masyarakat Banten, Pemerintah Provinsi Banten merasa berkewajiban untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
Selain itu, lanjut Sekda, melalui Perda tersebut, Pemerintah Provinsi Banten pun akan memberikan jaminan yang mencakup seluruh hajat hidup para nelayan. “Pemerintah memberikan jaminan, jaminan usahanya, jaminan keselamatan, mencakup semuanya, pendiikannya pun harus kita bantu,” terangnya
Diakui Sekda, perhatian Pemerintah terhadap para nelayan belum maksimal, namun ia memastikan, setelah Perda perlindungan tersebut sudah diterbitkan, para nelayan akan lebih sejahtera dan mendapat perhatian yang lebih dari Pemerintah.
“Selama ini perhatian Pemerintah untuk masyarakat pesisir sudah ada, melalui Perda ini akan kita maksimalkan,” tukasnya.
Diketahui, rapat paripurna tersebut di pimpin oleh wakil Ketua DPRD Banten, Nuraeni. Seperti rapat paripurna sebelumnya yang meng-agendakan mendengarkan tanggapan fraksi, rapat paripurna DPRD yang berlangsung di Aula DPRD setempat itu berlangsung sepi. Peserta rapat paripurna yang tadinya dihadiri 53 anggota DPRD saat sidang berlangsung hingga selesai berkurang hingga 34 orang karena sejumlah lainnya pergi saat rapat paripurna berlangsung. (hen)
