Berita AktualBerita Internasional

Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya Terhenti

Internasional – Sekitar 120.000 pengungsi, mayoritas muslim Rohingnya, di perkemahan milik negara bagian Rakhine tidak mendapat pasokan makanan atau pemeliharaan yang memadai setelah PBB dan kelompok bantuan lainnya menghentikan operasi menyusul tuduhan pemerintah bahwa mereka mendukung pemberontak.

Setidaknya 400 orang telah tewas dalam peperangan di utara Myanmar setelah militan Rohingya menyerang pos polisi dan barak tentara minggu lalu. Hal ini memicu tindakan balasan dari pihak militer.

“Akibat dari gangguan aktivitas di Rakhine, banyak orang yang saat ini tidak menerima bantuan makanan mereka secara normal dan layanan kesehatan primer sangat terganggu,” jelas Pierre Peron, juru bicara Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), seperti dikutip Reuters, Jum’at (1/9/2017).

Masalah sanitasi juga menjadi masalah besar. Sebab, kontraktor yang bertugas membersihkan kakus di tenda pengungsian menolak bekerja. Akibatnya jamban di tenda meluap di musim hujan. Hal ini meningkatkan risiko kolera dan penyakit menular lewat air lainnya.

Penolakan kerja serupa datang juga dari petugas WFP (World Food Programme). Alasannya, petugas WFP yang membawa pasokan biskuit untuk balita kurang gizi takut diserang oleh kelompok mayoritas Budha ataupun minoritas Muslim.

Myanmar selatan

Dampak dari konflik ini kini menyebar, termasuk ke ibukota negara bagian Sittwe di selatan Myanmar. Di kota ini, 90.000 Rohingya tinggal di kemah-kemah sejak tindak kekerasan massal mengguncang kota ini tahun 2012. Peristiwa itu menewaskan hampir 200 orang.

Selain menutup klinik kesehatan di tenda pengungsi, warga Rohingya yang dirujuk ke rumah sakit utama di Sittwe juga kesulitan untuk datang, kata Kyaw Naing Win, Dokter Kepala di Rumah Sakit Pusat di Sittwe.

“Ada beberapa kendala bagi mereka untuk datang ke rumah sakit karena kontrol keamanan yang lebih ketat setelah bentrokan baru-baru ini,” katanya. Meski demikian, ia mengklaim rumah sakit tidak melakukan diskriminasi terhadap mereka. (eks/cnn)