Pemerintah Diminta Putus Hubungan Dagang dengan Myanmar

Jakarta – Pemerintah Indonesia diminta untuk memutuskan hubungan dagang dengan Myanmar sebagai bentuk protes atas tindakan negara tersebut yang dinilai bentuk kejahatan kemanusiaan terhadap etinis Rohingya.

Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PAN Teguh Juwarno menjelaskan, pemutusan hubungan dagang perlu dilakukan melihat tindakan pemerintah Myanmar yang melewati batas kemanusiaan. Pasalnya, ratusan orang etnis Rohingya tewas dalam bentrokan dengan milter negera tersebut.

“Kalau ini dibiarkan kita bisa kena getahnya, hubungan dagang menurut saya bisa diputus sebagai bentuk penolakan atas tindakan mereka,” kata Teguh saat melakukan aksi di depan Gedung Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta Pusat, seperti dilansir laman CNN Indonesia, Sabtu (2/9/2017).

Teguh menuturkan, angka perdagangan antara Indonesia dengan Myanmar saat ini tidak terlalu signifikan. Dengan demikian, pemutusan hubungan dagang juga dinilai tidak akan terlalu berdampak bagi laju perekonomian di Tanah Air. Teguh pun mengaku akan mengusulkan wacana embargo tersebut kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

“‎Harus diciptakan formula itu (embargo). Kami akan usulkan kepada menteri perdagangan,” kata Teguh.

Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik, per April 2017, total ekspor Indonesia ke Myanmar tercatat sebesar US$49,87 jut atau sekitar Rp665 miliar. Sedangkan total impor dari Myanmar pada periode yang sama tercatat sebesar US$17,61 juta atau sekitar Rp235 miliar. (agi)