Cilegon – Demokrasi yang berlangsung di Indonesia saat ini ternyata masih terus mendapatkan berbagai hambatan terutama di kalangan pemimpin dan masyarakat. Salah satunya yang melibatkan unsur keduanya saat adanya proses pemilihan kepala daerah atau anggota dewan, yang seringkali diwarnai praktek money politik.
Menurut Kepala Seksi Lembaga Pemerintahan Direktorat Politik dan Pemerintahan Kementrian Dalam Negeri, Didi Karyadi, praktek money politik ini merupakan salah satu faktor yang telah mencederai proses demokrasi. “Untuk meminimalisir hal itu, perlu adanya pembelajaran politik di masyarakat,” ujarnya, Jum;at (3/6/2016).
Sementara itu, menjelang pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Banten mulai mempersiapkan survey untuk menghitung Indeks Demokrasi di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Banten. Untuk melakukan perhitungan indeks demokrasi ini perlu adanya kelompok kerja Demokrasi Indonesia yang terdiri tidak hanya dari unsur pemerintahan saja, tetapi juga berbagai unsur di luar pemerintahan. Diharapkan dengan adanya persiapan yang matang maka pemerintah bisa mendapatkan jumlah indeks demokrasi yang akurat. (Henny)
