Jakarta – Media sosial (medsos) banyak digunakan sebagai sarana untuk menyebar berita palsu alias hoax. Karena itu, selain dari sisi netizen, pemerintah merasa perlu untuk berdiskusi dengan pengelola medsos bersangkutan dalam upaya memerangi peredaran hoax di Tanah Air. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya telah bertemu dengan manajemen Twitter yang berkantor di Indonesia, dan mengagendakan akan segera bertemu dengan Facebook. “Jadi, penyedia kontennya juga kami ajak kerja sama lebih dalam. Kami sudah kirim surat ke…

Jakarta – Polisi melacak adanya aliran dana dari para tersangka makar yang diduga akan digunakan untuk aksi ke MPR/DPR. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, menyebut dana itu mengalir dari Rachmawati Soekarnoputri ke Alvin Indra Al Fariz.  “Rahmawati cairin deposito Rp 300 juta dikirim ke rekening Alvin Indra,” kata Argo ketika dikonfirmasi, Senin (9/1/2017). Argo mengatakan, uang itu berasal dari rekening Rachmawati. Namun belum ditelusuri asal-usul uang itu sebelum sampai di rekening Rachmawati. Polisi melibatkan…

Semarang – Meski belum selesai pembangunannya, tiga ruas jalan tol yang menghubungkan Jakarta-Semarang bisa difungsionalkan atau dilalui pemudik pada Lebaran 2017, tepatnya Juni mendatang. Ketiga ruas jalan tol yang masuk dalam jaringan Tol Trans Jawatersebut yakni tol Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang dan Batang-Semarang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Sumber Mitra Jaya sepakat untuk menjaga ritme pekerjaan agar bisa…

Jakarta – Presidium Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polri membatalkan kenaikan tarif pengurusan STNK, SIM serta BPKB, Ini karena kenaikan tersebut tidak ditetapkan dengan persetujuan DPR. “IPW mendesak Polri segera membatalkan kenaikan tarif pengurusan STNK, SIM, BPKB itu,” ujar Ketua IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (7/1). Pihaknya menyesalkan sikap Polri yang mengabaikan UU Pelayanan Publik. Dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 31 ayat 4 disebutkan…