Berita Aktual

Serang, beritaindonesianet – Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Muflikhah menerima kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Kerja Komisi III DPRD setempat di KP3B, Curug Kota Serang, Senin (18/5/2015). Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan administrasi keuangan daerah Provinsi Banten. “Kebetulan DPRD Provinsi Kalimantan Timur baru menginjak usia ke-2 tahun, jadi tujuan kunjungan kerja ini kami ingin mengetahui proses pengelolaan keuangan dan aset daerah. Begitu juga dengan proses…

Cilegon, beritaindonesianet – Komisi II DPRD Provinsi Banten, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP) Kota Cilegon di Cilegon, Senin (18/5/2015). Kunjungan ini untuk berkoordinasi masalah pembagian raskin di Kota Cilegon tahun 2015.

Serang, beritaindonesianet – Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Muflikhah menerima kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Kerja Komisi III DPRD setempat di KP3B, Curug Kota Serang, Senin (18/5/2015). Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan administrasi keuangan daerah Provinsi Banten. “Kebetulan DPRD Provinsi Kalimantan Timur baru menginjak usia ke-2 tahun, jadi tujuan kunjungan kerja ini kami ingin mengetahui proses pengelolaan keuangan dan aset daerah. Begitu juga dengan proses…

Serang, beritaindonesianet – Pasca terpilih sebagai Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) pada tanggal 16 Mei 2015 di Hotel Borobudur Jakarta Pusat melalui Musyawarah Nasional (Munas), Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatulloh membentuk susunan kepengurusan ADPSI Masa Tugas Tahun 2015-2020. Susunan kepengurusan ADPSI tersebut diambil dari 34 unsur pimpinan DPRD Provinsi hasil Munas ADPSI, yakni Wakil Ketua I dijabat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Wakil Ketua II dijabat Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Wakil…

BKPP Banten Bentuk Gerai Pangan Lokal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Oleh karena itu, ketahanan pangan mutlak harus dapat dicapai untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pencapaian…