Golkar Versi Agung Tunjuk PLT Siapkan Kader untuk Pilkada
“Jadi kami tak terhenti begitu saja, kami terus melakukan konsolidasi internal karena sudah jelas kalau KPU akan berpedoman pada SK Menkum HAM,” tutur Amali di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (3/5/2015).
Pihaknya sudah melakukan konsolidasi hingga ke tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Nantinya tiap-tiap wilayah akan muncul nama kader yang dimajukan di Pilkada.
Konsolidasi ini diawali dengan penunjukan pelaksana tugas (Plt) pengurus DPD Golkar di seluruh Indonesia. DPP hasil Munas Ancol berpendapat bahwa masa jabatan para pengurs DPD sudah habis sehingga harus ditunjuk Plt untuk jalankan tugas.
“Proses internal berjalan terus sejak ditunjuknya Plt di kabupaten/kota, mereka melakukan persiapan penjaringan bupati/wali kota dan gubernur, dipersiapkan secara matang, di situ sudah menghasilkan juklak (petunjuk pelaksanaan, -red), dipepodami oleh seluruh Plt,” kata Amali.
Mengenai pendaftaran nama ke DPP, menurut Amali akan dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda. Pendaftaran paling cepat akan dilakukan pada 8 Juni 2015 mendatang.
“Salah satu tolok ukur kami (adalah) survei, ada beberapa lembaga survei. Nantinya akan diputuskan bukan satu lembaga survei, ini harus dikerjakan secara bersama-sama, harus melibatkan berapa lembaga survei nanti akan ditetapkan,” ujar Amali
Tanpa Mahar Pilkada
Dalam kesempatan yang sama Ketua DPP Golkar Ace Hasan, partainya tak akan terikat oleh KMP atau pun KIH dalam berkoalisi di Pilkada.
“Jujur saja tidak menceminkan (koalisi) KMP-KIH, jadi di beberapa daerah konfigurasi KMP-KIH tidak menjadi patokan sistem politik,” kata Ace di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (3/5/2015).
Kemudian Ace menambahkan bahwa lembaga survei nantinya akan menilai kader yang akan maju. Bila hasilnya baik, maka kader itu siap dipasangkan dengan siapa pun terlepas dari partai KMP atau pun KIH.
Sementara itu bila memang kader itu tidak memiliki keunggulan, maka tak akan dimajukan. Penilaian survei yang objektif dianggap tak bisa diintervensi.
“Kita tidak ada mahar-maharan, ini sengaja dilakukan secara objektif sesuai dengans survei, sebagai parameter dan barometer siapa yang layak didukung menjadi calon kepala daerah kami mengutamakan kader partai kalau memang kader kita unggul. Tidak ada alasan untuk tidak mengusung, kalau kader tidak lebih bagus dengan (kader partai) lain, kita pertimbangkan untuk menjadi wakil,” tutur Ace. (Yus/ detiknews.com)
