PBB Desak Bentuk Tim Selidiki Genosida Rohingya di Myanmar

Internasional – PBB menyerukan agar melakukan penyelidikan atas dugaan genosida terhadap kelompok Rohingya di Myanmar. Penyelidikan dilakukan dengan membentuk “mekanisme independen internasional untuk Myanmar” guna mengadili kejahatan tersebut.

Hal ini diungkap Ketua Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR), Michelle Bachelet dalam pidato perdananya. Michelle sendiri didaulat untuk menggantikan Zeid Raad Al Hussein.

Bachelet mengatakan mekanisme itu berguna untuk mengumpulkan, mengkonsolidasikan, dan menganalisa bukti kejahatan internasional paling serius yang terjadi di Myanmar sehingga dapat mempercepat pengadilan yang independen dan adil.

“Saya mendesak Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi, dan merujuk masalah (pembentukan mekanisme baru) dalam Majelis Umum PBB untuk mendapat dukungan sehingga mekanisme baru yang dibutuhkan bisa segera dibentuk,” kata Bachelet di markas OHCR di Jenewa, Senin (11/9/2019).

Bachelet menganggap serangan dan persekusi secara sistematis terus dilakukan terhadap Rohingya dan etnis minoritas lain di negara bagian Rakhine, Mynanmar, secara berkelanjutan, terutama sejak krisis kemanusiaan memburuk pada Agustus 2017 lalu.

“Kegigihan pola-pola pelanggaran ini menggarisbawahi impunitas (keadaan tidak dapat dipidana) total yang diberikan kepada pasukan keamanan Myanmar,” tuturnya.

Jika berhasil dibentuk, mekanisme baru ini akan berfokus membentuk panel yang mempersiapkan penuntutan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan di Rakhine. Panel itu akan terdiri dari sekelompok ahli independen.

Bachelet yang merupakan mantan presiden Chili ini, menekankan bahwa panel itu “akan melengkapi dan mendukung penyelidikan terdahulu”. Sebab, sebelumnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sempat melakukan penyelidikan awal mengenai dugaan pelanggaran HAM di Myanmar.

Dia juga menyambut baik pernyataan ICC yang mengklaim bahwa badan peradilan itu memilki kewenangan menyelidiki krisis kemanusian yang menargetkan etnis minoritas Rohingya.

“Pernyataan ICC merupakan langkah yang sangat penting untuk mengakhiri impunitas dan mengatasi penderitaan yang selama ini dialami orang-orang Rohingya,” ujar Bachelet seperti dikutip AFP.

“Saya menekankan pentingnya keadilan bagi Myanmar.”

Pendahulu Bachelet, Zeid, berharap penerusnya itu tidak boleh goyah untuk mengutuk setiap pelanggaran HAM serius kepada publik. Pria yang merupakan anggota keluarga kerajaan Yordania itu menganggap OHCHR tidak akan bungkam.

Sejumlah perwakilan asing untuk PBB menganggap beban yang dipikul Bachelet saat ini tidak mudah.

“Menjadi suksesi Zeid tidak akan mudah,” kata duta besar Swiss untuk PBB di Jenewa, Valentin Zellweger. (eks/cnn)