Selesaikan Krisis Rohingya, Indonesia Desak ASEAN

Internasional – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendesak ASEAN agar melakukan hal konkret demi membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Konflik yang telah memburuk sejak akhir Agustus lalu itu telah menewaskan sedikitnya 1.000 orang terutama etnis minoritas Muslim Rohingya.

“Situasi di Rakhine State memerlukan komitmen dan tindakan yang konkret agar krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri. Sudah waktunya bagi ASEAN untuk menunjukkan kepada masyarakat dan dunia bahwa ASEAN dapat melindungi rakyatnya dan mampu merespons tantangan di Asia Tenggara,” ujar Retno dalam keterangan tertulis Kemlu RI pada Minggu (12/11/2017).

Pernyataan itu diutarakan Retno dalam pertemuan tingkat menteri dalam forum ASEAN Political and Security Community (APSC) Council, di Manila. Retno turut didampingi Menteri koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto dalam salah satu pertemuan dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN itu.

Krisis kemanusiaan memburuk di Rakhine sejak bentrokan terjadi antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar pada akhir Agustus lalu. Konflik itu pun memicu gelombang eksodus ratusan ribu pengungsi Rohingya ke perbatasan, terutama Bangladesh.

Tak lama setelah situasi Rakhine memburuk, Retno menjadi satu-satunya utusan pemerintah asing yang diterima Myanmar untuk membantu negaranya menyelesaikan krisis tersebut.

Indonesia juga telah menyalurkan sejumlah bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Selain isu Rakhine, delegasi Indonesia turut mengangkat isu terorisme dalam forum tersebut. Menkopolhukam Wiranto menekankan pentingnya ASEAN membentuk langkah antisipasi penyebaran terorisme dan radikalisme di kawasan, khususnya demi mencegah masuknya kelompok terorisme asing dan lintas batas.

Wiranto juga turut memaparkan inisiatif Indonesia menggelar latihan maritim gabungan bersama angkatan laut Filipina dan Malaysia di laut Sulu. Latihan trilateral itu ditujukan demi menghentikan aktivitas pembajakan kapal dan penculikan anak buah kapal yang kerap terjadi di perairan itu.

Selain itu, Wiranto juga menjelaskan bahwa Indonesia telah mendukung disepakatinya Rencana Aksi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme dan Deklarasi Manila mengenai pemberantasan radikasilme dan Kekerasan Ekstremis.

“Sebagai tambahan, Indonesia juga telah meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), yaitu konvensi untuk memberantas penyelundupan manusia, terutama wanita dan anak-anak,” tutur Wiranto. (gil/cnn)