DPRD Banten Usulkan Menarik Modal dari BJB

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten mengusulkan sebaiknya pemerintah daerah Banten menarik modal dari Bank Jawa Barat dan Banten. Modal yang ditarik bisa untuk memperkuat Bank Banten, bank daerah yang dibentuk provinsi Banten. Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah, mengatakan hal itu di Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Menurut Asep, pihaknya kini tengah mendorong agar Pemerintah Provinsi Banten secara menempuh langkah divestasi atau pelepasan saham dari Bank BJB. Dan, lebih baik, pemerintah Banten memperkuat penyertaan modal ke Bank Banten sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Karena saya dengar pemprov ingin menambah penyertaan modal ke BJB agar dividen atau pembagian laba yang diterima setiap tahun bisa lebih besar,” ujarnya. Asep berpendapat, pemerintah Banten, tidak perlu lagi menambah modal ke BJB. Baginya itu kurang strategis. Justru yang harus dilakukan adalah melakukan divestasi atau pelepasan saham. Bahkan, sebaiknya modal di BJB ditarik semua. Lalu dananya dimasukan ke Bank Banten.

“Anggaran yang ada di BJB itu akan kita tarik semua, dan dimasukkan ke Bank Banten,” ujarnya. Asep juga mengungkap, rencana penarikan modal pemerintah Banten di BJB sudah mencuat saat Banten masih dipimpin oleh Pejabat Gubernur Nata Irawan. Tapi kemudian rencana itu terhenti. Sekarang sudah ada gubernur baru. Ia berharap Gubernur Banten, Wahidin Halim bisa melanjutkan rencana penarikan modal dari BJB. “Ya kita serahkan ke gubernur baru. DPRD kan hanya mengingatkan saja,” kata Asep.

Menurut Asep, modal Bank Banten justru yang perlu ditambah. Sehingga Bank Banten bisa menjadi perusahaan yang sehat. Tentu ujungnya ini akan menjadi kebanggaan masyarakat Banten itu sendiri. Dan, bisa jadi penggerak roda perekonomian di Banten. “Ini berguna untuk menjaga agar Pemprov Banten tetap menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali di Bank Banten.

Saya yakin jika modal di BJB dialihkan ke Bank Banten, dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun Bank Banten sudah bisa memberi dividen kepada Pemprov Banten,”tuturnya. Untuk itu, kata dia, Direksi Bank Banten perlu serius. Prospek bisnis ke depan harus segera disusun. Direksi mesti bergerak cepat untuk memulihkan kondisi Bank Banten agar lebih sehat lagi.

“Ibaratnya kita membeli rumah yang atapnya bolong-bolong, temboknya sudah kusam, dan lainnya, jadi harus direnovasi dulu biar bagus. Butuh kesabaran memang,” ujarnya. Di wawancarai terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Banten, Hudaya Latuconsina membenarkan, jika dulu saat Banten masih dipimpin oleh Penjabat Gubernur, Nata Irawan, ada rencana penarikan modal dari BJB. Hanya saja, divestasi dari BJB tidak bisa serta merta seperti perusahaan biasa. Karena BJB sudah perusahaan Tbk. Jadi tahapannya harus melalui proses penjualan saham.