Jakarta – Kementerian Perhubungan mengusulkan untuk menjadikan 15 bandara di bawah pengelolaannya (Unit Penyelenggara Bandar Udara/ UPBU) sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Hal ini ditegaskan Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Yudhi Sari Sitompul di Jakarta, minggu lalu.
“Kita sudah usulkan 15 bandara jadi BLU, tapi paparan ke Kemenkeu (Kementerian Keuangan) baru empat, kalau tak salah,” ujar Yudhi Sari.
Keempat bandara yang kajian bisnisnya untuk menjadi BLU sudah dipaparkan ke Kemenkeu adalah Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu, Bandara Radin Inten II di Lampung, Bandara Mutiara Sis Al-Jufrie di Palu, dan Bandara Sentani di Jayapura.
“Bandara-bandara itu tinggal menunggu SK (surat keputusan) dari Kemenkeu dan sudah positif. Dari kajian bisnis yang kita buat, bandara-bandara itu layak jadi BLU; tinggal verifikasi,” ucap Yudhi Sari.
Salah satu bandara yang bakal jadi BLU, Radin Inten II, sebelumnya direncanakan akan diserahkan pengelolaannya kepada PT Angkasa Pura (AP) II, tapi sementara dibatalkan dan tetap dikelola Pemerintah.
Yudhi Sari mengatakan, jika nanti dikelola AP II dan menjadi penyangga Bandara Soekarno-Hatta tidak masalah, tapi dijadikan BLU dulu. “Bukan given. Nanti kita kerja sama operasi,” ungkapnya.
Selain keempat bandara tersebut, Bandara Juwata di Tarakan juga dalam kajian Kemenhub untuk dijadikan BLU. Menurut Kepala UPBU Juwata Hemi Pamuraharjo, bandara di perbatasan ini memiliki potensi yang besar untuk menarik banyak penumpang pesawat udara.
“Dengan menjadi BLU, kami dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik lagi dan dapat mengelola bandara dengan produktif serta lebih efektif dan efisien,” tuturnya.
Walaupun demikian, menjadi BLU bukan seperti dikelola swasta karena tanggung jawab kepada masyarakat lebih diutamakan.
“Kalau sudah menjadi BLU, seluruh manajemen, termasuk keuangan, untuk pelayanan publik dikelola sendiri. Namun untuk hal-hal besar, seperti perpanjangan landasan, anggarannya masih dari Pusat,” papar Hemi.(Ang)
