Buntu Penutupan Pemerintahan, Trump Siapkan Deklarasi Darurat
Internasional – Gedung Putih dilaporkan sedang mempersiapkan draf proklamasi Presiden Donald Trump untuk mendeklarasikan status darurat nasional demi mengakhiri kisruh penutupan pemerintahan Amerika Serikat yang gagal diselesaikan di Senat.
Draf deklarasi tersebut bakal mengakhiri perdebatan Kongres mengenai anggaran tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko, isu yang selama ini membuat pemerintahan tak dapat dibuka.
Melalui keputusan tersebut, Trump mendeklarasikan status darurat nasional di sepanjang perbatasan dengan Meksiko sehingga tembok memang harus dibangun oleh Kementerian Pertahanan.
“Banyaknya orang asing yang masuk ke Amerika Serikat secara ilegal ke Amerika Serikat setiap hari adalah tantangan langsung terhadap keamanan negara dan menyebabkan darurat nasional,” demikian kutipan dalam draf yang dilihat CNN tersebut.
“Kini, untuk itu, saya, Donald J. Trump, berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada saya oleh Konstitusi dan hukum Amerika Serikat, termasuk Undang-Undang Darurat Nasional, dengan ini mendeklarasikan status darurat nasional di sepanjang perbatasan Amerika Serikat.”
Berdasarkan sejumlah pertimbangan, pemerintah dapat mengucurkan dana US$681 juta dari anggaran Kementerian Keuangan, US$3,6 miliar dari konstruksi militer, US$3 miliar dari dana pekerjaan sipil Pentagon, dan US$200 juta dari Kementerian Keamanan Dalam Negeri.
Draf ini bocor tak lama setelah Trump mengatakan bakal mencari alternatif lain untuk membiayai tembok perbatasan usulannya jika Senat tak kunjung menyepakati anggaran.
“Saya punya alternatif lain jika saya harus mempertimbangkannya, saya akan menggunakan alternatif itu,” kata Trump.
Namun, hingga saat ini, Kementerian Pertahanan AS belum menanggapi permintaan konfirmasi dari CNN.
Jika Trump benar-benar mendeklarasikan situasi darurat nasional, Korps Insinyur Tentara AS akan dikerahkan untuk membangun tembok. Sebagian tembok tersebut bakal dibangun oleh perusahaan swasta sehingga membutuhkan izin pemerintah untuk pembebasan lahan.
Draf tersebut bahkan mengindikasikan kegentingan masalah perbatasan sehingga pembangunan tembok ini tak memerlukan kajian lingkungan.
Sejumlah pengamat menganggap ada kemungkinan besar rencana pemerintah ini akan dituntut oleh kubu Demokrat di Kongres.
Namun, menurut sejumlah pengamat, yang penting sekarang ini adalah membuka pemerintahan terlebih dulu karena sejumlah institusi federal tak dapat beroperasi dan para pegawai tak mendapatkan gaji.
Penutupan pemerintahan ini terjadi karena Kongres tak menyepakati anggaran. Salah satu isu besar yang mengganjal adalah permintaan anggaran Trump untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko demi membendung arus imigran ilegal.
Trump memaksa Kongres menyetujui anggaran tersebut terlebih dulu, kemudian pemerintahan dibuka. Namun, Partai Demokrat menegaskan bahwa pemerintahan harus dibuka terlebih dulu, baru Kongres dapat membicarakan anggaran tembok.
Pada Kamis (24/1), Senat menggelar dua pemungutan suara untuk menentukan kelanjutan dua draf rancangan aturan guna mengakhiri penutupan pemerintahan, masing-masing dari Partai Republik dan Partai Demokrat.
Sesuai prediksi, pemungutan suara tersebut tak membuahkan hasil karena kedua kubu tetap mempertahankan rancangan aturan yang mereka ajukan, membuat pemerintahan AS tetap tutup.
Dengan demikian, penutupan ini sudah berlangsung selama lebih dari 30 hari, tercatat sebagai yang terlama dalam sejarah AS. (has/cnn)