Serang, beritaindonesianet – Sebanyak 850 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di delapan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mendapatkan bantuan rehab dari Pemerintah Provinsi Banten melalui APBD tahun anggaran 2015. Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten SM Hartono meninjau langsung acara pemberian bantuan untuk memastikan jika bantuan tersebut tepat sasaran.
Dari 850 RTLH yang disalurkan, 180 di antaranya berada di Kabupaten Pandeglang, sedangkan Kabupaten Lebak sebanyak 156 rumah, Kabupaten Serang sebanyak 144 rumah, Kabupaten Tangerang sebanyak 135 rumah, Kota Serang sebanyak 84 rumah, Kota Cilegon sebanyak 71 rumah, Kota Tangerang sebanyak 40 rumah, dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 40 rumah.
Masing-masing RTLH menerima bantuan rehab sebesar Rp 15 juta. Untuk bantuan rehab RTLH di Kabupaten Serang secara simbolis diserahkan langsung oleh Plt Gubernur Banten, Rano Karno kepada masyarakat pada acara Syiar Ramadhan Tingkat Provinsi Banten Tahun 1436 H/2015 di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, Jumat (26/6/2015).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, SM Hartono yang hadir pada kegiatan tersebut mengatakan, untuk memastikan bantuan itu tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya, pihak terkait harus melakukan pengawasan secara ketat. “Melalui kegiatan Syiar Ramadhan ini, Pemerintah tidak hanya dapat memberikan bantuan kepada masyarakat, juga dapat meningkatkan silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat, ” kata Hartono, kemarin.
Bantuun dari Pemerintah Provinsi Banten kepada masyarakat, tidak hanya berupa dana rehab RTLH, juga dana bantuan sosial tunai dari program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) kepada 49 ribu rumah tangga sasaran (RTS) di enam Kabupaten/kota di Provinsi Banten, salah satunya Kabupaten Serang. Setiap RTS menerima dana bantuan sebesar Rp 2.250.000. “Mudah-mudahan bantuan yang sudah diberikan Pemerintah Provinsi Banten ini dapat meringankan beban masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hartono mengaku banyak menerima pengaduan dari masyarakat, antara lain mengenai kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. “Berdasarkan pantauan harga sembako yang dilakukan DPRD, memang terjadi kenaikan, namun masyarakat masih mampu membeli karena kenaikannya tidak terlalu besar. Untuk mengantisipasi kenaikan harga sembako yang lebih tinggi, SKPD terkait harus melakukan sidak ke pasar-pasar,” harapnya sambil menutup pembicaraan. (advertorial)