Gubernur Banten Andra Soni Komitmen Wujudkan Visi Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi

JAKARTA.beritaindonesianet-Gubernur Banten Andra Soni menghadiri Penguatan Pencegahan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan para Kepala Daerah Wilayah II yang dilaksanakan di Candi Bentar Hall – Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7/2025). Puluhan Kepala Daerah Bupati, Walikota serta Gubernur yang hadir beserta para Ketua DPRD itu berasal dari Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat. Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi….

Read More

KPK Terus Dalami Asal-Usul Uang OTT Sultra

KPK Terus Dalami Asal-Usul Uang OTT Sultra

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami asal-usul uang sebesar Rp 400 juta yang disita pada operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara (Sultra). Diduga, uang tersebut terkait dengan proyek infrastruktur di sana. “Sekarang kita dalami dulu asal-usul uang Rp 400 juta itu. Pemberiannya secara lebih spesifik diduga terkait dengan apa, sejauh ini kami duga terkait dengan proyek-proyek infrastruktur,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (23/5/2018). Ketika ditanya soal…

Read More

Putuskan Kasus Century, Hakim Praperadilan Dianggap Intervensi Kewenangan KPK

Putuskan Kasus Century, Hakim Praperadilan Dianggap Intervensi Kewenangan KPK

Jakarta – Putusan praperadilan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal gugatan atas kasus pemberian persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century menuai kritik. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus menganggap putusan tersebut telah mengintervensi kewenangan KPK untuk menghentikan penyelidikan atau melanjutkannya ke penyidikan. “Putusan Praperadilan Hakim Effendi Muktar, secara tidak langsung telah mengintervensi wewenang Penyidik seluruh instansi penyidik termasuk KPK yang oleh UU diberi wewenang berdasarkan pertimbangan subyektif…

Read More