SBSI Sebut Perpres TKA Mulai Munculkan Gejolak Buruh

SBSI Sebut Perpres TKA Mulai Munculkan Gejolak Buruh

Nasional – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Muchtar Pakpahan mengatakan, saat ini gejolak-gejolak imbas kebijakan Peraturan Presiden 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) mulai tumbuh. Menurut dia, gejolak itu muncul karena TKA dianggap sebagai ancaman bagi buruh lokal. “Saya tidak dalam rangka memanas-manasi, tetapi gejolak buruh di lapangan itu sedang terjadi,” kata Muchtar dalam sebuah diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/4/2018). Dia mengatakan, gejolak tersebut muncul karena jumlah TKA…

Read More

Bappenas Sebut Infrastruktur Dorong Indonesia Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Bappenas Sebut Infrastruktur Dorong Indonesia Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Nasional – Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Beppenas Wismana Adi Suryabrata menyatakan, percepatan pembangunan infrastruktur akan mendorong Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi. Menurut dia, pembangunan infrastruktur sangatlah diperlukan, mengingat pasca krisis Indonesia memiliki ketimpangan infrastruktur yang cukup tinggi. “Tapi hingga beberapa tahun setelah krisis, infrastruktur sebagai motor pertumbuhan masih dalan kualitas rendah, stok infrastruktur Indonesia 38 persen dari PDB,” ujar Wismana, di Kemenkominfo, Jumat (27/4/2018) Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur ditujukan untuk pemenuhan pelayanan dasar, pemenuhan infrastruktur…

Read More

Komisi IX DPR Buka Peluang Bentuk Pansus Tenaga Kerja Asing

Jakarta – Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menyebut kemungkinan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai kelanjutan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Menurut Dede, itu terjadi jika Pemerintah tidak menjalankan rekomendasi Panja TKA yang dibentuk sejak 2016 lalu. “Kami mendesak pemerintah menjalankan rekomendasi tersebut jika tidak bisa maka bisa naik ke Pansus. Pansus itu bukan sesuatu mekanisme yang haram, itu biasa,” ujar Dede di Kompleks…

Read More

Indonesia Jadi Penyelenggara Pilkada Terbesar se-Dunia 2024

Jakarta – Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro menyatakan Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak terbesar di dunia karena sekaligus memilih calon anggota legislatif dan Presiden pada 2024. “Kita akan jadi negara di muka bumi yang pilkada serentaknya paling ramai mengalahkan India dan Amerika Serikat,” kata Suhajar Diantoro, pada acara pembukaan Rapat Koordinasi (Rakornas) dan Musyawarah Nasional (Munas) III Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) 2018 di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten…

Read More

Pengamat: Ada 2 Kelompok yang Ingin Prabowo tak Maju Pilpres

Pengamat: Ada 2 Kelompok yang Ingin Prabowo tak Maju Pilpres

Jakarta – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan hendak disogok untuk tidak mencalonkan diri dalam Pilpres. Dia dalam sebuah pidatonya mengaku akan diberikan uang dan sebuah proyek apabila mundur dari ketua partai Gerindra. Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio mengatakan wajar jika yang tidak mengingatkan Prabowo maju lagi dalam Pilpres. Menurutnya jika sogokan tersebut benar adanya, maka ada dua kelompok yang menginginkan Prabowo tidak lagi maju. “Ini ada dua jenis kelompok yang menginginkan Prabowo enggan…

Read More

Jadwal Pendaftaran Capres Diusulkan Dimajukan

Jakarta Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Pemilu, Lukman Edy mengusulkan pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dimajukan yaitu paling lambat 3 Agustus 2018. Tujuannya, untuk memenuhi asas konstitusionalitas Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. “PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 terancam mengganggu konstitusionlitas pemilihan presiden tahun 2019,” kata Lukman di Jakarta, Senin (23/4). Dia menjelaskan, PKPU yang mengatur jadwal pendaftaran…

Read More

Pertamina Serahkan Potongan Pipa ke Polda Kaltim

Pertamina Serahkan Potongan Pipa ke Polda Kaltim

Balikpapan – Potongan terakhir pipa Pertamina yang patah di Teluk Balikpapan berhasil diangkat ke atas Kapal Barge Crane Base Sea Heaven 2 pada Ahad (22/4/2018). Dengan ini total panjang pipa yang diangkat adalah 49 meter. Sebelumnya Pertamina telah mengangkat 2 potongan pipa yang putus diduga akibat faktor eksternal. “Pengangkatan potongan pipa terakhir berjalan cukup lancar walaupun sempat tertunda karena faktor cuaca dan teknis,” ujar Region Manager Communication & CSR Kalimantan, Yudi Nugraha, Ahad (22/4/2018). Pipa pertama…

Read More

Pengamat: Jokowi Bisa Pilih Cawapres dari Kepala Daerah

Pengamat: Jokowi Bisa Pilih Cawapres dari Kepala Daerah

Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Muradi mengatakan Joko Widodo (Jokowi) bisa memilih calon wakil presiden (cawapres) dengan latar belakang kepala daerah. Dia mengatakan Jokowi bisa memilih kepala daerah yang dianggap berhasil. Muradi mengatakan Jokowi bisa memilih Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. “Itu kepala daerah yang dianggap berhasil,” kata dia, Sabtu (21/4/2018). Muradi mengatakan pemilihan cawapres…

Read More

Panitia Ingin Sekolah tak Libur Selama Asian Para Games 2018

Panitia Ingin Sekolah tak Libur Selama Asian Para Games 2018

Jakarta – Wakil Ketua Panitia Pelaksana Asian Para Games 2018 Sylviana Murni ingin anak-anak sekolah diberi kegiatan belajar di luar kelas (outing class) selama Asian Para Games berlangsung di Jakarta pada Oktober 2018. Namun, berbeda dengan Asian Games, mereka tidak akan diliburkan. “Mereka bukan tidak sekolah, saya paling enggak suka, karena saya mantan kepala Dinas Pendidikan. Paling enggak suka bilang anak libur,” kata Sylviana di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/4/2018). Menurut Sylvi, libur sekolah selama perhelatan…

Read More

Papua Kehilangan Pajak Air Tanah Freeport Rp2,5 Triliun

Papua Kehilangan Pajak Air Tanah Freeport Rp2,5 Triliun

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) PT Freeport Indonesia tentang pajak air tanah untuk Provinsi Papua senilai Rp2,5 triliun. Sebelumnya, putusan Pengadilan Pajak pada Januari 2017 memenangkan Pemerintah Provinsi Papua terkait pajak tersebut. Putusan itu memerintahkan Freeport Indonesia untuk membayar Rp2,5 triliun. Namun, majelis hakim di tingkat PK menyatakan putusan Pengadilan Pajak bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Alasan itulah yang menyebabkan MA menerima permohonan PK…

Read More
1 76 77 78 79 80 114