Berita Nasional

JAKARTA.beritaindonesianet – Bencana hidrometeorologi basah masih mendominasi di sejumlah wilayah Tanah Air menurut laporan yang dihimpun Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per hari ini, Kamis (3/4). Sedikitnya ada delapan wilayah yang melaporkan kejadian bencana mulai dari angin kencang, banjir hingga tanah longsor. Adapun kejadian angin kencang yang pertama dilaporkan dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi di dua desa, yakni Desa Cemandi dan Desa Buncitan, Kecamatan Sedati di mana…

JAKARTA. beritaindonesianet – Pemerintah Republik Indonesia resmi mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar, pada Kamis (3/4), pasca negara tersebut dilanda gempabumi dengan magnitudo 7,7. Adapun total bantuan yang dikirimkan tersebut seberat 124 ton atau senilai 1,2 juta USD. Bantuan kemanusiaan yang dikirimkan dilepas secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Pratikno, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Kepala Basarnas, Menteri Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian,…

LAMPUNG.beritaindonesianet – Pil ekstasi yang dimasukkan dalam kapsul modus terbaru yang digunakan para pelaku yang diamankan diekspos pada Jum’at ( 28/2) di ruang Direktorat Narkoba Polda Lampung. Selain kapsul yang berisi pil ekstasi Direktorat narkkba Polda Lampung juga menyita 3.013 pil ekstasi warna kuning dan 508 gram sabu dalam kemasan besar dan paket kecil. Adapun 9 tersangka yang diamankan inisial RP ( 29) warga Kemiling, AR (22) mahasiswa warga Enggal, JH (42) warga Enggal, YD…

SEMARANG.beritaindonesinet – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 965 sertipikat hasil Konsolidasi Tanah di Kelurahan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (27/02/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya fungsi sosial tanah dan akses jalan sebagai bagian dari prinsip keadilan dalam pemanfaatan lahan. “Karena, tanah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 6, harus mempunyai fungsi sosial. Jadi, setiap tanah harus punya fungsi sosial. Tidak boleh ada tanah yang…

JAKARTA. Beritaindonesianet – Sejumlah wilayah di Indonesia dilanda bencana hidrometeorologi dalam beberapa hari terakhir akibat curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem. Fenomena ini menyebabkan banjir di berbagai daerah serta angin kencang yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan permukiman warga. Dalam merespons kondisi ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus melakukan langkah-langkah tanggap darurat guna memastikan keselamatan masyarakat serta percepatan pemulihan pascabencana. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kecamatan Prabumulih Selatan,…

Jakarta. beritaindonesianet– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menanggapi isu yang menyebutkan bahwa Sertipikat Elektronik tidak aman. Ia dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut adalah berita sesat dan menyesatkan. Menurut Nuron Wahid, tidak mungkin Sertipikat Elektronik yang memiliki sistem keamanan berlapis dan back up yang kuat bisa dibobol. “Barang yang sudah berbentuk elektronik dengan sistem back up berlapis, jika di-hack atau dibobol, tidak mungkin semua data bisa hilang. Berbeda dengan…

JAKARTA.beritaindonesianet -Gubernur Banten Andra Soni sampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat Banten. Dirinya juga memohon doa restu dan dukungan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagai Gubernur Banten periode 2025 – 2030. Hal itu diungkap Andra Soni usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/2/2025). “Resmilah kami menjadi pelayan dari pada masyarakat, menjadi abdi dari pada masyarakat. Arahan Pak Presiden jelas, bagaimana kita melayani sebaik-baiknya masyarakat,” ungkapnya. Dirinya juga ucapkan terima kasih kepada stakeholder…

PEKANBARU. beritaindonesianet- Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan menuai banyak kritik. Dasar hukum ini dikhawatirkan memberi dampak buruk dan berdampak jangka panjang. Salah satunya, terhadap industri kelapa sawit nasional dan usaha-usaha yang terkait dengan penggunaan lahan. Karena peraturan itu, operasional di perkebunan kelapa sawit bisa terganggu, beban finansial membengkak, dan terjadi PHK massal. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, “Program pemerintah untuk Indonesia Emas 2045 tidak akan jalan,” ujar pakar hukum kehutanan, Dr….