- Kepala Daerah Diundang Ikuti Anugerah Kebudayaan PWI di HPN 2026
- Ngopi Bareng Forkopimda, Danrem 064/Maulana Yusuf Dorong Sinergi Nyata Bangun Banten
- Kecamatan Larangan Kota Tangerang Salurkan Bantuan Sosial untuk Anak Terlantar dan Disabilitas
- Apa Jadinya Jika TNI, Pemerintah, dan Rakyat Bergerak Bersama? TMMD ke-126 Jawab dengan Aksi Nyata di Pandeglang
- HUT ke-80 TNI di Banten: Soliditas Prajurit, Pengabdian Tanpa Batas . TNI Prima - TNI Rakyat - Indonesia Maju
China Izinkan Pengamat PBB ke Kamp Uighur dengan Syarat
Internasional – Pemerintah China menyatakan mengizinkan para peneliti PBB masuk ke wilayah bergejolak di Xinjiang. Izin diberikan setelah Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet Desember lalu mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan soal adanya dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan China terhadap etnis minoritas Uighur di wilayah barat laut China.
Untuk memverifikasi laporan tersebut, pihaknya akan mencari akses ke wilayah Xinjiang. Meskipun diberikan izin, pemerintah China tetap memberikan syarat pada peneliti PBB.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan syarat tersebut berkaitan dengan kedaulatan dalam negeri China. Peneliti PBB diperbolehkan masuk asalkan mereka tidak mencampuri urusan dalam negeri China.
“Xinjiang adalah wilayah terbuka, kami menyambut semua pihak, termasuk pejabat PBB, untuk berkunjung, jika mereka mematuhi undang-undang dan peraturan Cina, dan melalui prosedur perjalanan yang tepat,” katanya seperti dikutip dari AFP, Selasa (8/1) dinihari.
Lu mengatakan tidak ada masalah yang terjadi di Xinjiang termasuk dengan komunitas Uighur. Xinjiang menurutnya sering didatangi jurnalis dan pejabat asing. Tapi seperti dikutip dari AFP, wartawan asing yang melakukan perjalanan ke wilayah tersebut sering ditahan dan diikuti oleh polisi.
Penahanan diduga untuk mencegah dan menghalangi pelaporan di kamp-kamp dan perlakuan terhadap warga Uighur.
Cina disebut telah lama memberlakukan pembatasan kejam terhadap kehidupan minoritas Muslim di wilayah Xinjiang. Pembatasan kegiatan tersebut dilakukan atas nama memerangi terorisme dan separatisme. (AFP/agt)