- Retret PWI Masuki Hari Kedua, Disiplin dan Integritas Jadi Penekanan
- Rangkaian HPN 2026, PWI dan Kemenhan Gelar Retret Perkuat Pers Profesional dan Berwawasan Kebangsaan
- Danrem 064/MY Tekankan Disiplin dan Etika Prajurit Saat Kunker ke Kodim 0602/Serang.
- Rangkaian HPN 2026, 200 Wartawan Siap Berangkat 'Retret' Orientasi Kebangsaan dan Bela Negara
- Ombudsman Banten Serahkan Hasil Kajian Pelayanan Samsat dan Pengawasan Program Sekolah Gratis kepada Gubernur Banten
Komisi V Perketat Pengawasan Distribusi Obat
Jawa Barat – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Yoyon Sujana meminta PT Bio Farma memperketat pengawasan distribusi obat. Permintaan tersebut disampaikan, Yoyon pada acara kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten ke PT Bio Farma di Bandung Provinsi Jawa Barat, Senin (31/10/2016).
“Untuk mengantisipasi kejadian serupa, yakni adanya peredaran vaksin palsu di masyarakat, kami minta pendistribusian obat diawasi secara ketat,”kata Yoyon didampingi Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Fitron Nur Ikhsan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Adde Rosi Khoerunnisa juga meminta PT Bio Farma untuk mengantisipasi dan mencegah peredaraan vaksin yang dioplos, sehingga vaksin hasil oplosannya tidak beredar di masyarakat.”Kami juga minta proses produksi hingga distribusi vaksin benar-benar diawasi,”pintanya.
Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Perencanaan PT Bio Farma, Sugeng mengatakan, untuk mencukupi kebutuhan vaksin, saat ini PT Bio Farma sudah memiliki lima distributor resmi.”Kami menyakini vaksin yang diproduksi PT Bio Farma tidak ada yang dipalsukan. Vaksin yang dipalsukan merupakan vaksin impor,”kata Sugeng.
Ditambahkan Sugeng, PT Bio Farma juga memenuhi lebih dari 50 persen kebutuhan vaksin polio.”Dalam pendistibusian vaksin, kami melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Ini sebagai upaya pencegahan, pengawasan, dan antisipasi adanya peredaran vaksin palsu,”ujarnya. (ADVERTORIAL/HMS)
