- Gubernur Banten : Kerukunan Umat Jadi Ukuran Kemajuan Daerah
- Normalisasi Sungai Sabi oleh DBMSDA Tangerang untuk Cegah Banjir dan Sedimentasi
- Kepala Daerah Diundang Ikuti Anugerah Kebudayaan PWI di HPN 2026
- Ngopi Bareng Forkopimda, Danrem 064/Maulana Yusuf Dorong Sinergi Nyata Bangun Banten
- Kecamatan Larangan Kota Tangerang Salurkan Bantuan Sosial untuk Anak Terlantar dan Disabilitas
Komisi V DPRD Banten Sambangi Kemenko PMK
Jakarta – Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, melakukan kunjungan kerja ke Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK di Jakarta, Selasa (24/5/2016). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka koordinasi dan komunikasi mengenai penyelesaian masalah-masalah kesejahteraan rakyat.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Yoyon Sujana mengatakan, saat ini banyak permasalahan yang ditemukan di wilayah Provinsi Banten hingga masyarakat menanyakan kepada DPRD Provinsi Banten, terutama masalah data layak atau tidaknya bantuan untuk orang miskin. “Karena itu kami minta penjelasannya,” kata Yoyon.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Fitron Nur Ikhsan menambahkan, Komisi V sudah melakukan koordinasi dengan Kemenko PMK dalam menyukseskan program pemerintah. “Jadi tujuan kami melakukan kunjungan kerja ke Deputi ini ingin mendapatkan apa saja program-program pemerintah pusat yang bisa didorong terhadap pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Banten,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kemenko PMK, Suarmansyah mengatakan, pendataan pemberian program bantuan orang miskin dilakukan melalui basis data terpadu. Menurut data, jumlah kemiskinan di Banten mencapai 5,75% dari jumlah penduduk Provinsi Banten, sedangkan jumlah penduduk miskin nasional saat ini sebanyak 28,5 juta orang. “Pada tahun anggaran 2016 ini, program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan antara lain bantuan program PKH dengan bantuan tetap sebesar 500 ribu,” kata Suarmansyah.
Selain itu, lanjutnya, program Rehabilitasi Sosial Rumah Tinggal Layak Huni (RUTILAHU), kemudian program pelayanan disabilitas dan lansia. Dari 6 juta disabilitas, 163 ribu masuk kategori berat, sementara akses program layanan pemerintah hanya 43 ribu. “Kami punya keinginan yang sama dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, kami akan berupaya memaksimalkan program penanggulangan kemiskinan di daerah,” ujarnya.
Usai mendengarkan penjelasan dari Suarmansyah, Yoyon menyambut baik dan mengaku akan menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut dengan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. “Kami ucapkan terima kasih atas penerimaan kunjungan kerja Komisi V DPRD Provinsi Banten ini,” ucapnya. (Adv)
