PBB akan Hibahkan Dana Pendidikan ke Negara Miskin
Internasional – PBB berencana mengumpulkan dana pendidikan sebesar 10 miliar dolar AS untuk dihibahkan ke negara-negara miskin. Menurut PBB, saat ini krisis pendidikan masih berlangsung dan berpotensi memicu bencana.
“Lebih dari 260 juta anak di seluruh dunia tidak bersekolah dan jumlahnya bisa melonjak jika tidak ada yang dilakukan,” ungkap utusan khusus PBB untuk pendidikan Gordon Brown ketika menggelar konferensi pers di kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat (11/5).
Ia menilai, bila tidak ada sebuah inisiatif dilakukan, 400 juta anak-anak di seluruh dunia berisiko tak akan mengenyam pendidikan melampaui usia 11 tahun pada 2030. Padahal di tahun tersebut PBB telah menargetkan semua anak-anak di dunia mendapatkan pendidikan dasar dan menengah.
Brown, yang juga mantan perdana menteri Inggris ini menyoroti kondisi pendidikan anak-anak di negara-negara konflik. Ia mengatakan 75 juta anak-anak di daerah konflik tidak dapat pergi ke sekolah. Sementara itu 10 juta lainnya jatuh ke status pengungsi.
“Kami tidak bisa melepaskan diri dari kenyataan bahwa ada krisis pendidikan. Perpecahan ini memiliki konsekuensi bencana. Daripada berada di sekolah, anak-anak akan terjebak sebagai buruh, tentara, pengantin, dan korban perdagangan,” kata Brown menerangkan.
Oleh sebab itu, PBB, didukung The International Finance Facility for Education (IFFEd), Bank Dunia, dan empat bank pembangunan regional, berharap dapat memberikan pinjaman dan hibah senilai 10 miliar dolar AS kepada negara-negara miskin guna kepentingan pendidikan. Dana ini nantinya dapat digunakan untuk membangun sekolah dan mempekerjakan guru-guru di sana.
“IFFEd juga dapat membantu mengakhiri pekerja anak, perkawinan dini, dan perdagangan anak dengan menawarkan pendidikan universal gratis di negara-negara berkembang,” ungkap Brown.
Ia mengatakan saat ini, ia telah berhubungan dengan perwakilan dari 20 negara. Ia berharap mereka dapat mendukung rencana dana pendidikan tersebut. Brown juga mengaku telah meminta negara-negara donor untuk bertindak sebagai penjamin pada pinjaman berbiaya murah untuk proyek-proyek pendidikan.(rol)