Milan dan Venice Gelar Referendum

Internasional – Lombardy dan Veneto, dua wilayah di utara Italia yang menaungi Milan dan Venice, menggelar referendum pada akhir pekan lalu demi meminta perluasan otonomi dari pemerintah pusat.

Pemungutan suara tersebut kembali meningkatkan ketegangan di Eropa, sementara Spanyol masih berupaya mencegah Catalonia memerdekakan diri setelah meraup dukungan warga lewat referendum pada 1 Oktober lalu.

Berdasarkan penghitungan cepat, Sekitar 90 persen dari jutaan penduduk kedua wilayah Italia itu memilih “Ya” untuk perluasan otonomi daerah dalam referendum yang digelar Partai Lega Nord.

Partai itu menyerukan referendum demi memperoleh perluasan dan perbaikan kendali perekonomian daerah dari Roma.

Presiden Lombardy, Roberto Maroni, mengatakan suara pendukung perluasan otonomi di daerahnya mencapai 40 persen. Sementara di Veneto, dukungan perluasan otonomi mencapai 57 persen.

“Kita sekarang bisa menulis lembaran baru di mana wilayah yang meminta lebih banyak kekuasaan dan kendali bisa meraih keinginannya,” kata Maroni.

“Misalnya tentang kendali pembahasan hasil pajak yang sebagian besar dikuasai Roma. [Referendum] adalah langkah pertama menuju reformasi besar.”

Lombardy dan Milan menyumbang sekitar 20 persen ekonomi Italia. Sementara Veneto beserta Venice memegang 10 persen perekonomian negara di selatan Eropa itu.

Banyak keluhan muncul dari penduduk di kedua wilayah yang menganggap uang pajak mereka dibuang-buang pemerintah pusat atau dialihkan ke wilayah selatan yang kurang sejahtera.

Para warga juga menuding Roma memberikan fasilitas publik yang rendah dan tidak sebanding dengan penghasilan pajak. Sementara itu, pemerintah regional kedua wilayah disebut menyediakan layanan yang lebih baik sehingga layak mendapatkan lebih banyak kewenangan.

“Lombardy dan Veneto memiliki dua pemerintahan yang efisien dengan fasilitas publik yang baik, jauh lebih baik dibandingkan wilayah lainnya di Italia. Inilah mengapa saya pikir perlu meminta otonomi yang lebih besar,” kata Massimo Piscetta, 49, warga yang ikut serta dalam referendum, seperti dikutip Reuters.

Tak seperti referendum Catalonia yang ilegal, pemungutan suara akhir pekan lalu di Lombardy dan Veneto selaras dengan konstitusi Italia. Meski begitu, referendum tersebut tidak bersifat tidak mengikat.

Sejumlah pihak menganggap langkah itu hanya membuang-buang waktu dan uang. Sebab, konstitusi daerah memungkinkan pemerintah regional bernegosiasi dengan pemerintah pusat tanpa harus menggelar referendum.

Referendum pun dikhawatirkan bisa memperdalam perpecahan antara masyarakat di wilayah utara dan selatan negara yang berakar sejak era sebelum unifikasi Italia abad ke-19 silam.

“Ketika Anda mengangkat masalah mengenai apa dan berapa bayaran dari wilayah bagian utara, serangan balik akan terjadi di selatan Italia,” tutur Giovanni Orsina, profesor sejarah di Universitas Luiss-Guido Carli, Roma. (aal/reu/cnn)