Berita AktualBerita Internasional

Qatar Sebut Saudi Cari Masalah Baru

Internasional – Qatar menolak tunduk pada tuntutan Arab Saudi Cs untuk “mengambil alih” kebijakan luar negerinya guna menyelesaikan krisis Teluk. Daftar hitam yang baru-baru ini dikeluarkan Saudi juga dianggap sebagai bukti bahwa Negara Teluk mencari masalah baru dengan Doha.

Sheikh Saif bin Ahmed Al-Thani, cucu Emir Qatar yang juga menjabat sebagai menteri negara menuding Saudi Cs, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir, berusaha ikut campur urusan dalam negeri negaranya.

“Pusat dari krisis ini tentu saja kedaulatan dan kemerdekaan Qatar. Ini adalah soal mengambil alih kebijakan luar negeri negara ini agar keputusan tidak dibuat oleh Qatar. Itu bukanlah hal yang bisa kita terima,” kata Sheikh Saif, dikutip AFP, Jumat (28/7).

Selain itu, tindakan Saudi Cs mengeluarkan daftar hitam baru yang memasukkan belasan individu dan perusahaan Qatar dalam daftar “teroris”, tidak menunjukkan niat baik Negara Teluk untuk menyelesaikan krisis.

“Daftar itu masih merupakan ultimatum, itu adalah hal yang menunda penyelesaian krisis,” ujar Sheikh Saif.

Kendati demikian, dia mengatakan negaranya masih terbuka melakukan dialog guna mengentaskan sengketa itu.

“Sejak awal kami sudah mengatakan terbuka untuk dialog, negoisasi dan langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencabut blokade,” paparnya.

Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni lalu. Mereka juga memblokir akses darat, laut dan udara ke Doha atas tudingan ekstremisme, yang telah dengan tegas dibantah Qatar.

Sebelumnya Saudi Cs merilis 13 tuntutan pada Qatar jika ingin blokade diakhiri, beberapa diantaranya adalah memutus dukungan bagi Ikhwanul Muslimin, menutup media Al-Jazeera, serta mengurangi kedekatan dengan Iran yang merupakan rival Saudi di kawasan. Keempat negara Teluk itu juga meminta Doha menutup basis militer Turki.

Sheik Saif menegaskan bahwa “krisis tersebut dimulai oleh mereka, bukan kita.”

Dan menambahkan “dialog merupakan solusi terbaik asalkan hasilnya tidak mengganggu kedaulatan dan kemerdekaan Qatar.” (les/cnn)