- Kepala Daerah Diundang Ikuti Anugerah Kebudayaan PWI di HPN 2026
- Ngopi Bareng Forkopimda, Danrem 064/Maulana Yusuf Dorong Sinergi Nyata Bangun Banten
- Kecamatan Larangan Kota Tangerang Salurkan Bantuan Sosial untuk Anak Terlantar dan Disabilitas
- Apa Jadinya Jika TNI, Pemerintah, dan Rakyat Bergerak Bersama? TMMD ke-126 Jawab dengan Aksi Nyata di Pandeglang
- HUT ke-80 TNI di Banten: Soliditas Prajurit, Pengabdian Tanpa Batas . TNI Prima - TNI Rakyat - Indonesia Maju
Menpan RB: Jangan Ada Jual-Beli Jabatan di Banten
Serang – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur memberi pesan khusus soal penempatan aparatur sipil negara di Banten. Ia tidak ingin ada jual-beli jabatan dan penempatan PNS yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan.
“Sekarang banyak pegawai yang tidak sesuai dengan bidang kompetensi dan keahlian. Pegawai tidak berbasis perhubungan ditempatkan di Dinas Perhubungan. Mohon gubernur baru (Wahidin Halim), saya harapkan Banten jadi contoh penempatan pegawainya, jangan sampai ada jabatan yang dijualbelikan. Tidak boleh ada seperti itu,” kata Menteri Asman saat menghadiri wisudawan di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Kota Serang, Sabtu (20/5/2017).
Asman juga mengatakan program penataan aparatur sipil negara menjadi prioritas di Kementerian. Sedangkan khusus untuk Banten, sebagai daerah strategis dan dekat ke Ibu Kota, daerah ini memiliki banyak potensi. Untuk rencana reformasi birokrasi, menurut Asman, harus ada terobosan, khususnya di sektor pelayanan publik.
“Banyak yang harus diperbaiki (di Banten). Ada beberapa kabupaten dan kota sudah bagus, tapi masih banyak yang harus ditingkatkan. Terutama bidang pelayanan publiknya,” katanya lagi.
Menanggapi hal ini, Gubernur baru Banten yang akan diakrab disapa WH ini berjanji akan mempertimbangkan kompetensi sebagai dasar penempatan aparatur sipil negara, khususnya di eselon II dan III. Ke depan, kata WH, akan dilakukan penertiban manajemen berdasarkan kemampuan dan kompetensi.
“Ya harus berdasarkan kompetensi. Jangan malah (disiplin) kehutanan jadi kepala dinas kesehatan. Ke depan akan kita tertibkan,” kata Wahidin.
Dalam rangka reformasi birokrasi, Wahidin mengaku sedang melakukan pencermatan dan evaluasi. Apalagi dirinya baru beberapa minggu menjabat sebagai pimpinan daerah. Pengalaman sebagai birokrat akan ia terapkan untuk mereformasi pelayanan di Banten.
“Kemarin sudah saya tekankan dalam rapat dan sidak, saya harapkan kalian (ASN) bekerja sungguh-sungguh,” ucapnya. (red/man)