SERANG, beritaindonesianet-Gubernur Banten, H. Wahidin Halim telah menetapkan tanggap darurat penanganan bencana tsunami Selat Sunda di Wilayah Provinsi Banten mulai dari 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019. Penetapan tersebut termaktub dalam Keputusan Gubernur Nomor 366/Kep.350-Huk/2018 tentang Penetapan Status tanggap darurat penanganan bencana tsunami Selat Sunda di Wilayah Provinsi Banten. Keputusan tersebut berdasarkan kepada Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 362/Kep.425/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang dan Keputusan Bupati…
Read MoreBerita Nasional
Wali Kota Bandar Lampung Pastikan Pengungsi Tsunami tak Kekurangan Makanan
Bandar Lampung – Warga kota Bandarlampung terdampak tsunami Selat Sunda pada Sabtu (22/12) malam masih bertahan di posko-posko pengungsian yang dibuat oleh pemerintah setempat. Pemkot Bandarlampung memastikan para pengungsi mendapatkan kebutuhan dasar yang diperlukan dan tidak kekurangan pangan. Wali Kota Bandarlampung Herman HN di Bandarlampung, Senin (24/12) malam, saat mengunjungi warga yang masih bertahan di tempat pengungsian untuk memastikan semuanya mendapatkan makanan. Menurut Herman, para pengungsi itu akan mendapatkan makanan dan minuman hingga mereka merasa aman…
Read MoreRail Clinik PT KAI Bantu Korban Tsunami Selat Sunda
Cilegon, beritaindonesianet – Real Clinik PT Kereta Api Indonesia didatangkan ke Kota Cilegon, Banten, untuk membantu para korban tsunami Selat Sunda di wilayah Banten. Rail Clinik yang diawaki puluhan petugas medis dan dilengkapi berbagai peralatan dan obat-obatan tersebut siapa membantu para korban yang memerlukan layanan kesehatan. “Tapi karena jalur kereta api terakhir berada di sini, jadi gerbong Rail Cliniknya hanya bisa sampai di sini saja. Tim medis, peralatan, dan obat-obatan kita antar ke posko…
Read MoreMedia Asing Soroti tak Ada Peringatan Dini Sebelum Tsunami
Jakarta – Tsunami yang menerjang kawasan pesisir Selat Sunda, Sabtu (22/12) masih dipertanyak sejumlah pihak. Lantaran tidak adanya peringatan kebencanaan dari tsunami yang disebabkan oleh aktivitas vulkanologi erupsi Anak Krakatau tersebut. Hal itu juga yang menjadi sorotan media asing, NBCnews dalam laporannya Ahad (23/12) waktu setempat berjudul ‘Mengapa tsunami menerjang Indonesia tanpa peringatan”. Direktur Pusat Penelitian Tsunami Universitas California Selatan Costas Synolakis menyebut tsunami yang terjadi di pesisir wilayah Banten dan Lampung tersebut bukanlah tsunami pada umumnya yang…
Read MorePilpres 2019 Tantangan Besar bagi Lembaga Penyiaran
Padang – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai pelaksanaan pemilu legislatif dan Pilpres 2019 merupakan tantangan besar yang harus dihadapi lembaga penyiaran di Tanah Air setelah mempelajari Pemilu 2014 yang pada saat itu lembaga penyiaran terbelah. “Pada pilpres 2014 hanya ada dua calon presiden, pemilu 2019 juga kembali dua calon presiden, ini tantangan besar yang dihadapi lembaga penyiaran dan KPI,” kata Ketua KPI Yuliandre Darwis pada acara KPID Sumbar Award 2018 di Padang, Jum’at (21/12/2018) malam ….
Read MorePengamat: Banten Zona Rawan, Elektabilitas Jokowi Stagnan, NU Kurang Berperan
Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf memprioritaskan 10 provinsi guna mendulang suara dalam Pilpres 2019. Dari 10 provinsi, Banten menjadi zona rawan bagi Jokowi-Ma’ruf. Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai, belum maksimalnya elektoral pasangan capres-cawapres nomor urut 01 di Provinsi Banten karena minimnya sosialisasi Nahdhatul Ulama cabang Banten. “Menurut saya ada semacam pertanyaan optimalisasi peran NU. Meski secara struktural tidak dukung Pak Ma’ruf, tapi kita tahu Pak Ma’ruf dan sedikit banyak diendorse PBNU,” ujar Ray dalam…
Read MoreJawaban Cina Soal Keprihatinan RI ke Muslim Uighur
Jakarta – Kementerian Luar Negeri RI telah mendiskusikan isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina, dengan Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Qian. Dalam pertemuan yang diadakan pada 17 Desember lalu, perwakilan Kemlu menyampaikan keprihatinan berbagai kalangan di Indonesia mengenai kondisi masyarakat Uighur. “Kemlu menegaskan sesuai dengan Deklarasi Universal HAM PBB, kebebasan beragama dan kepercayaan merupakan hak asasi manusia. Merupakan tanggung jawab tiap negara untuk menghormatinya,” kata Juru Bicara Kemlu…
Read MoreWujudkan Kesetaraan Gender, Pemprov Banten Raih Penghargaan APE
Jakarta, beritaindonesianet-Provinsi Banten kembali meraih penghargaan dari pemerintah pusat, hari ini Rabu (19/12/2018), Pemprov Banten meraih predikat terbaik berupa Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama. Penghargaan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementrian PPPA) ini diberikan secara langsung oleh Menteri Menteri PPPA Yohana Yembise disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Pj Sekretaris Daerah Banten Ino S Rawita yang mewakili Gubernur Banten di Istana Wakil Presiden RI di Jakarta. Penghargaan ini juga diberikan kepada 9 Kementrian/Lembaga,…
Read MoreJK Akui Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf di Banten Masih Negatif
Jakarta – Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Jusuf Kalla, mengakui elektabilitas capres-cawapres nomor urut 01 itu masih rendah di Banten. JK menyebut perlu usaha lebih keras untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf di daerah tersebut. “Banten masih perlu perjuangan, usaha keras di Banten, tentu. Tapi kita harapkan itu akan positif nanti pada waktunya,” ujar JK usai memimpin rapat evaluasi kampanye TKN di kediamannya, Brawijaya, Jakarta, Senin (17/12/2018). Selain Banten, lanjut JK, elektabilitas di sejumlah daerah telah meningkat secara…
Read MoreWapres Akui Kesenjangan Ekonomi di Indonesia Masih Tinggi
Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang belum tercapai di Indonesia adalah pengurangan kesenjangan. Menurut JK, koefisien gini di Indonesia masih cukup tinggi. “Yang belum dicapai itu equality, keadilan; karena gini ratio, walaupun ada perbaikan, masih cukup tinggi. Jadi dibutuhkan suatu pendapatan masyarakat yang cukup luas,” kata Wapres Jusuf Kalla usai menghadiri Konferensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018 di Jakarta, Senin (17/12/2018). Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan tersebut, lanjut Wapres,…
Read More