Mentri PPPA : Optimalisasi Penyelesaian Kasus KtPA Butuh Konvergensi dalam Kebijakan dan Program

TANGERANG, beritaindonesianet- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA-RI) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengkungkapkan, penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang sangat kompleks membutuhkan sinergi yang kuat lintas pemangku kepentingan dan pembagian peran dalam menjalankannya. Karena itu, agar hasilnya optimal harus dilakukan konvergensi dalam kebijakan dan program.
“Konvergensi kebijakan dan program ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi, serta berada dalam sistem pembangunan,” ujar Menteri PPPA dalam sambutannya di pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022, di Hotel Episode Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Selasa (13/09).
Menurut Menteri PPPA, indikator dan target keberhasilan pembangunan PPPA yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan juga Renstra Kemen PPPA, seharusnya juga menjadi indikator dan target keberhasilan perlindungan perempuan dan anak di pusat dan daerah.
“Penetapan program strategis di tingkat pusat harus dapat menjawab kebutuhan pembangunan di daerah, begitu pula sebaliknya,” kata Bintang.
Untuk itulah, kata Bintang, Rakornas tahun ini mengambil tema “Konvergensi Kebijakan dan Program Perlindungan Perempuan dan Anak.”
Menteri PPPA I Gusti Ayu Darmawati atau yang akrab dipanggil Bintang Puspayoga berharap Rakornas PPPA tahun 2022 bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh peserta sehingga bisa menghasilkan rekomendasi yang terbaik bagi perempuan dan anak.
“Indonesia telah berkomitmen akan melindungi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali, dan ini sudah dimandatkan oleh konstitusi. Sehingga diharapkan Rakornas ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan rekomendasi yang terbaik bagi perempuan dan anak,” ujarnya.
Sementara Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan saat ini pihaknya terus berupaya dan berkonsentrasi terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lantaran hal tersebut memiliki keterkaitan dalam percepatan pembangunan daerah.
“Terdapat kemajuan yang dilakukan dalam membangun Provinsi Banten yang memiliki relevansi kuat dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ungkap Al Muktabar seusai menghadiri
“Perencanaan yang berbasis gender itu kita sangat konsen. Terbukti dengan beberapa penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka perlindungan anak dan perempuan,” sambungnya.

Al Muktabar berharap dengan Rakornas tersebut dapat menghasilkan formulasi kebijakan yang tepat, serta dapat dijadikan sebagai tempat untuk menyatukan pemikiran dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik secara nasional maupun daerah.
“Jadi acara ini sangat strategis untuk kita menyatukan frame konsep dan formula. Kita yakin apabila itu tersentuh dengan maksimal maka itu yang di sebut Indonesia maju,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Al Muktabar juga mengajak semua pihak dapat bersinergi untuk bersama-sama konsentrasi terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Dengan bersama-sama semua akan dapat dilakukan dengan baik,” jelasnya.
Kegiatan Rakornas tersebut mengusung tema ‘Konvergensi Kebijakan dan Program Perlindungan Perempuan dan Anak’, adapun pelaksanaannya dilakukan secara hybrid. (hen)

beritain

Berita Indonesia Net adalah media online yang menyajikan berbagai informasi umum di seluruh dunia. Media ini diharapkan bisa menjadi jembatan informasi yang bermanfaat bagi seluruh pembaca, sesuai dengan mottonya "Bersama Anda, berbagi Informasi"