- Kecamatan Larangan Kota Tangerang Salurkan Bantuan Sosial untuk Anak Terlantar dan Disabilitas
- Apa Jadinya Jika TNI, Pemerintah, dan Rakyat Bergerak Bersama? TMMD ke-126 Jawab dengan Aksi Nyata di Pandeglang
- HUT ke-80 TNI di Banten: Soliditas Prajurit, Pengabdian Tanpa Batas . TNI Prima - TNI Rakyat - Indonesia Maju
- HUT Ke-25 Provinsi Banten, Gubernur Andra Soni Ajak Lanjutkan Pembangunan dengan Semangat Kolaborasi
- Pengurus PWI Pusat Periode 2025-2030 Resmi Dikukuhkan di Monumen Pers Solo
Muhammadiyah Bebaskan Anggota Tentukan Pilihan Politik

Jawa Tengah – Organisasi Islam Muhammadiyah membebaskan para anggotanya menentukan pilihan politik pada Pemilu 2019.
“Ini sesuai dengan khitah Muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, di sela pelantikan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), di Kampus UMS Sukoharjo, Selasa (14/8/2018).
Terkait Pemilu 2019, Muhammadiyah berpesan kepada dua pasang peserta agar ke depan membangun Indonesia dengan dilandasi nilai agama, Pancasila, dan nilai luhur sebagai bangsa Indonesia.
“Ini juga saya sampaikan kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo/Sandiaga Uno, saat pasangan ini melakukan silaturahmi di Kantor Pusat Muhammadiyah, Senin (13/8),” kata dia.
Pesan politik yang kedua, katanya lagi, yaitu tentang pentingnya peningkatan kedaulatan bangsa, baik dalam kedaulatan politik maupun kedaulatan ekonomi.
“Ini juga harus disertai dengan peningkatan kualitas SDM melalui penguatan pendidikan dan berdaya saing tinggi serta berkarakter,” ucapnya.
Pesan politik ketiga, lanjut dia, yaitu negara yang harus aktif membangun kesejahteraan masyarakat secara merata, mengurangi kesenjangan ekonomi, terutama antargolongan.
Selain itu, pihaknya berharap agar Indonesia bisa memiliki daya saing hingga level internasional serta secara politik Indonesia harus lebih baik.
“Pada dasarnya reformasi politik harus tetap berjalan dengan menjadikan keadaban dan moralitas sebagai dasar berpolitik. Politik bukan saja berdasarkan kekuasaan,” katanya.
Menurut dia, yang paling penting adalah bagaimana Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam bisa berperan lebih besar di kancah internasional, terutama di negara Islam. (ant)