AS Enggan Perang Lawan Korut
Internasional – Amerika Serikat, penggagas utama sanksi baru Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Korea Utara, menyatakan tidak mau berperang melawan negara yang diperkuat persenjataan nuklir tersebut.
“Kami tidak senang memperkeras sanksi hari ini. Kami tidak ingin berperang,” kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley setelah pemungutan suara sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (12/9/2017).
Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang memangkas impor minyak dan melarang ekspor tekstil itu sebagai hukuman atas uji coba nuklir yang dilakukan pekan lalu.
Seluruh anggota DK, termasuk China dan Rusia yang merupakan sekutu dekat Korut, menyatakan sepakat pemerintahan Kim Jong-un mesti dihukum.
“Rezim Korea Utara masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki keadaan,” kata Haley. “Jika sepakat menghentikan program nuklirnya, Korut bisa mendapatkan kembali masa depannya.”
“Jika Korea Utara melanjutkan jalan berbahayanya, kami akan terus meningkatkan tekanan.”
Dalam kesempatan yang sama, Haley juga menyoroti “hubungan kuat” antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang berperan penting dalam negosiasi resolusi ini.
Pada pekan lalu, Haley menyatakan akan menjatuhkan sanksi sekeras mungkin, tapi, setelah bernegosiasi, Amerika akhirnya membatalkan sejumlah langkah untuk mendapatkan dukungan dari Rusia dan China.
Sanksi yang dibatalkan itu di antaranya adalah embargo ekspor minyak secara penuh dan larangan bepergian bagi Kim Jong-un.
Rusia sempat mengecam ide pengetatan sanksi tanpa penguatan dorongan politik terhadap Korut untuk menyelesaikan krisis. Dubes Rusia untuk PBB Vassily Nevenzia mengatakan Moskow mendukung resolusi karena “membiarkan uji coba nuklir tanpa reaksi tegas adalah kesalahan.”
Walau demikian, selain meminta uji coba nuklir dan rudal Korut dihentikan, Nebenzia juga ingin AS dan Korea Selatan sama-sama menghentikan latihan militer bersama agar perundingan bisa kembali dimulai. Haley menepis permintaan itu dan menyebutnya sebagai sebuah penghinaan.
“Kami pikir salah besar untuk menganggap remeh inisiatif Rusia dan China ini,” kata Nebenzia. “Hal ini masih dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan dan kami akan berkeras mendorongnya.”
Dalam resolusi terbaru ini, ada bahasa politik baru yang mendorong “kerja lebih jauh untuk mengurangi ketegangan untuk memajukan prospek penyelesaian komprehensif.”
Dubes China untuk PBB, Liu Jieyi, meminta negosiasi kembali dimulai sesegera mungkin. Dia juga meminta Korut “menganggap serius” keinginan masyarakat internasional untuk menghentikan pengembangan rudal balistik dan nuklirnya.
Sanksi ini menjadi sanksi kesembilan yang secara bulat diadopsi 15 anggota DK PBB atas program nuklir dan rudal Korut sejak 2006 lalu. (aal/cnn)